Kreteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Syarat pengajuan, KIS, KIP, PIP, SKTM, BPJS dan RTLH yang di keluarkan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah, Adapun syarat-syarat tersebut adalah sbb :
KEPMENSOS NO 146/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU
- Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kosumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
- Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kondisi rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu atau semen kramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
- Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- Mempunyai penerangan bangunan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang dan
- Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
SYARAT PENGAJUAN MUTASI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI KE PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBD II
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN MUTASI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI KE PBI APBD II YAITU :
- INDIVIDU/RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS);
- MELUNASI SEMUA TONGGAKAN YANG MASIH ADA PADA KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI;
- BUKTI TANDA PELUNASAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI;
- SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DESA/KELURAHAN;
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI;
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP);
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
- SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1 (SATU) MAP.
CATATAN :
“ KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) MANDIRI JIKA SUDAH DIMUTASI AKAN DIGUNAKAN KEMBALI SEBAGAI KARTU KIS PBI APBD “.
SYARAT PENGAJUAN DAN PENGUSULAN BPJS KIS PBI APBD
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN DAN PENGUSULAN BPJS KIS YANG DIBIAYAI OLEH APBDII (KABUPATEN/KOTA) YAITU :
- INDIVIDU/RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS);
- SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DESA/ KELURAHAN;
- SURAT PENGANTAR DARI DESA BELUM MEMILIKI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS);
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP);
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
- SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1 (SATU) MAP DAN KK MAUPUN KTP SUDAH TERDAFTAR DALAM MASTER DATA DUKCAPIL / ONLINE.
CATATAN :
“ JIKA MEMENUHI PERSYARATAN DAN VARIABEL DALAM PENGAJUAN MAKA KARTU DAPAT DIPROSES DALAM 1 (SATU) BULAN “.
SYARAT PENGAJUAN/REKOMENDASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DAN BEASISWA BIDIKMISI
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN ATAUREKOMENDASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DAN BEASISWA BIDIKMISI YAITU :
- INDIVIDU / RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) / DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL ( DTKS);
- APABILA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BELUM ADA DI DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) / DTKS MAKA :
- SURAT PERNYATAAN DARI DESA/KELURAHAN YANG MENYATAKAN BAHWA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BERASAL DARI KELUARGA MISKIN/EKONOMI LEMAH;
- DALAM SURAT TERSEBUT KEPALA DESA/LURAH AKAN MENGUSULKAN INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA KE DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT)/DTKS MELALUI APLIKASI SIKS NG;
- SURAT PERNYATAAN TERSEBUT HARUS DILENGKAPI MATERAI 6.000;
- SURAT PENGANTAR DARI DESA/KELURAHAN YANG MENYATAKAN BELUM PERNAH MENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) ATAU PENGAJUAN UNTUK BIDIKMISI;
- FOTOCOPY IJAZAH TERAKHIR ATAU SURAT KETERANGAN LULUS;
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP);
- SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1(SATU) MAP.
SYARAT PENGAJUAN/REKOMENDASI KARTU INDOSIA PINTAR (KIP) REGULER
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN ATAU REKOMENDASI KARTU INDONESIA PINTAR (PIP) REGULER (SD/MI, SMP/MTs) YAITU :
- INDIVIDU/RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT)/DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL ( DTKS);
- APABILA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BELUM ADA DI DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) / DTKS MAKA :
- SURAT PERNYATAAN DARI DESA/KELURAHAN YANG MENYATAKAN BAHWA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BERASAL DARI KELUARGA MISKIN/EKONOMI LEMAH;
- DALAM SURAT TERSEBUT KEPALA DESA/LURAH AKAN MENGUSULKAN INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA KE DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) MELALUI APLIKASI SIKS NG;
- SURAT PERNYATAAN TERSEBUT HARUS DILENGKAPI MATERAI 6.000;
- SURAT PENGANTAR DARI DESA / KELURAHAN YANG MENYATAKAN BELUM PERNAH MENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP);
- SURAT PENGANTAR / PERNYATAAN DARI PIHAK SEKOLAH YANG MENYATAKAN BELUM PERNAH MENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP);
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ORANG TUA;
- SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1(SATU) MAP.
SYRAT – SYARAT PENGAJUAN REKOMENDASI KESEHATAN PENGGANTI SKTM DESA
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN ATAU REKOMENDASI KESEHATAN PENGGANTI SKTM DESA YAITU :
- INDIVIDU/RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) /DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL ( DTKS);
- APABILA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BELUM ADA DI DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) / DTKS MAKA :
- SURAT PERNYATAAN DARI DESA/KELURAHAN YANG MENYATAKAN BAHWA INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA BERASAL DARI KELUARGA MISKIN/EKONOMI LEMAH;
- DALAM SURAT TERSEBUT KEPALA DESA/LURAH AKAN MENGUSULKAN INDIVIDU ATAU RUMAH TANGGA KE DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) MELALUI APLIKASI SIKS NG;
- SURAT PERNYATAAN TERSEBUT HARUS DILENGKAPI MATERAI 6.000;
- SURAT PENGANTAR DARI DESA / KELURAHAN YANG MENYATAKAN BELUM MEMILIKI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS);
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ORANG TUA;
- SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1 (SATU) MAP.
SYARAT PENGAJUAN DAN PENGUSULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KEMENSOS RI :
SYARAT – SYARAT PENGAJUAN DAN PENGUSULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) YANG BERSUMBER DARI KEMENSOS YAITU :
- INDIVIDU/RUMAH TANGGA SUDAH TERDAFTAR DALAM BASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS);
- SATU KELOMPOK TERDIRI DARI 10 ORANG KEPALA KELUARGA (KK) DAN HARUS BERDOMISILI DARI DESA YANG SAMA;
- SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DESA/ KELURAHAN;
- SURAT PENGANTAR DARI DESA UNTUK BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH);
- FOTO/DOKUMENTASI KONDISI DAN KEADAAN RUMAH;
- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP);
- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);
SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM 1 (SATU) MAP.
Sumber : UPTPK Dinas Sosial Lotim
Apa bila mau daftar KIP, berkasnya dikirim kemana? Sudah berapa kali mengajukan KIP dan berkas dikasi ke sekolah tp tidak dapat sampe sekarang kip
Bisa juga durus melalui sekolah tmpt anaknya sekolah, pihak sekolah akan mengajukan permohonan ke dinas pnddkn
Saya ibu dgn 6 anak yg sekolah 5 dan 1 msh 3 tahun….yg sy tanyakan bagaimana cara mendapatkan kip uth anak anak saya…Terimakasih
Silahkan datangi kantor desanya ibu, persyaratan untuk mendapatkan KIP ada di sana, terimakasih
saya mau bertanya pak . dari kelurahan data udah dimasukkan di aplikasi dtks tapi dari pusat ko belum merespon ya aplikasi onlinnya . masalahnya udah 1tahun
di tunggu sj pak/bu, karena data yang sudah di masukkaN akan bisa di ketahui setelah tiga bulan. aplikasi SIKS-NG onlaine pusat akan mensingkronkan datanya
Saya penerima kartu bpjs kis, subsidi pln tapi selama beberapa tahun tidak pernah mendapatkan bantuan apapun baik pkh, ataupun lainnya tidak pernah dapat justru yang tergolong mampu mendapatkan semua bagaimana cara pembagiannya saya kurang paham
maaf sebelumnya. saran saya seharusnya bapak tanyakan ke pemerintah desa kejelasannya, ceritakan masalah anda, insyallah pihak desa akan memberikan solusinya. terimakasih
Desa sudah saya tanyakan… Katanya tidak tahu… Data dari atas…
ndak mungkin desa tidak tau bu
Saya seorang ibu rumah tangga pekerjaan saya sebagai pembantu rumahtangga sejak ada korona saya d berhentikan dari pekerjaan karena bos juga d bdrhentikan dari pdkerjaannya saya tidak punya rumah pada saat ini saya d suruh tinggal di rumah keluarga sodara ipar saya yg kebetulan yg punya rumah itu jauh d medan saya hanya menempati satu kamar dan d mintai bayar perbulannya 100.000 rupiah saya hidup seorang diri tanpa anak d tinggal suami yg tidak bertanggung jawab,saya tidak pernah mendapat bantuan apa2 dari pemerintahan desa tempat tinggal saya jadi karena d kampung saya sejak kecil saya sudah tidak punya rumah lagi maka saya tinggal d desa sebelahnya masih berdekatan dengan desa yg tercantum d kartu keluarga saya ,kepada bapak gubernur saya mohon bantuannya terimakasih.
Seharusnya ibu mengadu akan permasalahan yang ibu hadapi ini langsung ke unit pelayanan terpadu penanggulanagan kemiskinan (UPTPK) dinas sosial kabupaten di tempat tinggalnya, atau bisa melalui desa tempat tinggalnya. utarakan permasalahannya insyallah bisa di bantu
ooya, ibu ini asalnya dari mana, ibu kayaknya bukan warga desa kami, ini terlihat dari komentarnya.
Saya sebagai kepala keluarga tulang punggung rumah tangga dari ada nya covid-19 hingga sekarang tak 1pun mendapatkan bantuan dari pemerintah saya warga palembang kelurahan lawang kidul, kecamatan ilir timur II dengan NIK 1671061907850004,
Dan sekarang saya pengangguran dampak dari covid 19
maaf pak sebelumnya, sekarang kan ada namanya kartu prakerja, kartu ini adalah program presiden jokowidodo yg di tujukan kpd warga pencari kerja terutama yg sudah di PHK, silahkan bapak daftarkan dirinya melalui situs resminya di prakerja.go.id, isi data lengkap sesuai KK dan KTPnya.
di masa covid sekarang klu bpk lulus nantinya stelah melalui tes akan menerima bantuan setiap bulan kalau gak salah Rp. 600.000. silahkan di daftar bapak