rensingbat.desa.id – Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran dana sebesar 178 Milyar untuk memperbaiki data dan melibatkan Mahasiswa dalam upaya memperbaiki data penerima bantuan sosial terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemensos bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda.
Ide awal pembentukan program ini karena adanya keluhan berbagai pihak atas data kemiskinan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang biasa dikenal dengan nama DTKS yang diluncurkan pada Jumat, 17/09/2021 lalu,Kata Menteri Sosial Rismaharini.
Kementrian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 178 miliar untuk melibatkan mahasiswa memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerah-daerah. Langkah tersebut, kata menteri, termasuk dalam program Kampus Merdeka milik Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Kementerian Sosial telahpun mendata sebanyak 5.140 mahasiswa dari seluruh daerah Se-Indonesia untuk membantu Kemensos melakukan validasi dan verifikasi data warga miskin yang termasuk dalam DTKS. Mahasiswa ini akan dibagi dalam tim yang berisi 5 orang yang akan diberikan uang program senilai 10 juta, Kata Ibu Menteri
“Anggarannya dari Kemensos dulu, ini anggaran pendataan yang sudah kita refocusing dan minta mahasiswa melakukan evaluasi serta memperbaiki data, totalnya Rp.178 miliar,” kata ibu Menteri kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).
Data DTKS memang masih menjadi tantangan ibu Risma di Kemensos. Hampir sudah satu tahun menjabat akan tetapi masalah pemadanan DTKS masih belum juga rampung, padahal seluruh program bantuan dari pemerintah bermuara dari data DTKS.
Pada bulan Agustus 2021 dilaporkan jumlah warga kategori miskin terdata di DTKS sebanyak 156.504.151. Data ini nantinya akan diperbaiki secara bertahap setiap bulannya oleh Kementerian Sosial.
Model Kerangka program ini mirip Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang banyak dilakukan sejumlah kampus di Tanah Air yang selama ini berjalan.
Para mahasiswa nantinya dituntut untuk menjalankan sejumlah proyek berupa pemberdayaan masyarakat maupun membantu Kemensos untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial tersebut.
